Berita Permata.Com||Pekanbaru, Skandal keuangan daerah kembali mencuat di Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPRD Riau bersama Dinas PUPR PKPP. Fakta mengejutkan: tunda bayar tahun 2024 mencapai Rp382,4 miliar lebih, namun yang baru sanggup dibayar lewat APBD 2025 hanya Rp101 miliar lebih, alias 26,27 persen.
“Untuk tunda bayar yang baru dilunasi Rp101 miliar lebih,” ungkap anggota Komisi IV DPRD Riau, Manahara Napitupulu SH, Rabu (17/9/2025).
Angka tersebut menampar logika pengelolaan keuangan daerah. Manahara merinci, beban tunda bayar itu tersebar di Bidang Cipta Karya Rp70,9 miliar, Bina Marga Rp181,3 miliar, Perumahan dan Permukiman (Perkim) Rp17,6 miliar, serta Sumber Daya Air (SDA) Rp5,9 miliar. “Termasuk juga di UPTD dan sekretariat Dinas PUPR PKPP Riau,” tegasnya.
Politisi Demokrat ini memastikan, sisa tunda bayar akan dipaksa lunas melalui APBD Perubahan 2025. “Jadi di APBD-P 2025 ini lebih fokus melunasi tunda bayar dan tunda salur,” tegasnya.(Ef)
