Berita Permata.Com||Pekanbaru, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Provinsi Riau Tahun 2025 diprediksi mengalami penurunan dari APBD murni. Potensi penurunan ini mencapai Rp200 miliar, dari semula Rp9,6 triliun menjadi sekitar Rp9,4 triliun.
Anggota Komisi III DPRD Riau, Abdullah, mengungkapkan, bahwa salah satu penyebab utama penurunan ini adalah capaian dividen atau pendapatan dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang tidak sesuai harapan.
“Kalau melihat secara global, faktor yang menjadi harapan Riau dalam hal pendapatan adalah migas. Namun, selama lima tahun terakhir tren produksinya terus menurun,” ujar Abdullah, Selasa 24 September 2025.
Ia menjelaskan, PT Pertamina Hulu Riau (PHR) telah menyampaikan adanya potensi sumur minyak baru untuk digarap. Hal ini penting karena sumur eksisting produksi sumur lama yang lama terus menurun. Dan jika hanya mengandalkan sumur lama, penerimaan dari sektor ini akan terus menyusut.
“Kalau mengharapkan dari sektor ini saja, hari ini produksi sekitar 176 ribu barel oil per day (bopd). Dahulu bisa mencapai 220 ribu, turun ke 200 ribu, sekarang 176 ribu. Tahun depan bisa berkurang lagi. Tentu APBD akan terus turun jika hanya berharap pada migas,” jelasnya.
Menyikapi tren penurunan ini, Abdullah menekankan pentingnya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau segera membentuk tim percepatan pendapatan daerah. Menurutnya, banyak sektor potensial yang bisa digarap untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Banyak sektor yang bisa digarap, seperti kelautan, optimalisasi lahan kosong milik pemerintah Riau, aset, hingga pengoptimalan BUMD supaya dapat menggerakkan bisnis sehingga memberikan dividen yang lebih besar,” paparnya.
Selain itu, ia juga menyoroti perlunya optimalisasi penerimaan pajak, mulai dari pajak kendaraan bermotor hingga pajak air permukaan.
